HM, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)
Banda Aceh, pada Selasa 20 Desember2017 menggelar coffee morning dengan puluhan jurnalis dari berbagai media cetak,
elektronik dan online di ruang lobi gedung baru DPRK Banda Aceh di Banda Aceh. Pertemuan
yang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Arief Fadillah itu berlangsung santai dengan
suasana duduk lesehan dan penuh keakraban.
Politisi
Demokrat dalam pertemuan tersebut juga didampingi oleh beberapa Anggota Dewan,
yakni Ketua Komisi A Muhammad Ali, Ketua Komisi B Aiyub Bukhari, Ketua Komisi C
Mahyidin dan Isnaini Husda yang menggantikan Ketua Komisi D Sabri Badruddin
yang sedang berada di luar kota . Setiap komisi menguraikan berbagai persoalan
mitra kerjanya yang langsung berdampak terhadap kepentingan publik.
Ketua Komisi B Aiyub Bukhari
menyoroti masalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banda Aceh yang hingga
kini masih menghadapi sejumlah persoalan. Walaupun direktur PDAM sudah 3 kali
diganti, namun sepertinya masalah PDAM tetap sulit diatasi. Kebutuhan air
bersih di Kota Banda Aceh belum mampu dilayani sepenuhnya, padahal ada 40 ribu
pelanggan yang harus dilayani, ironisnya lagi ada masyarakat yang tidak
bertanggung yang mengambil air dengan liar, sehingga terjadi kehilangan air 40
% ungkapnya. Dia juga mendengar keluhan dari masyarakat meteran diputus karena
pelanggan tidak membayar dengan alasan air tidak mengalir, tapi saat ingin
memasang kembali dikenakan biaya.
Lebih lanjut Aiyub mengatakan ketika
pihaknya menanyakan berbagai persoalan tersebut ke PDAM yang dijawab dengan
berbagai alasan. “ Mungkin ada manajemen yang tidak pas, tapi mereka menjawab
manajemen sudah bagus. Air tidak sampai, tekanan air tidak kencang karena
menggunakan mesin lama padahal pipa diganti setiap tahun, “demikian ujar
politisi Demokrat ini.
Sementara itu Ketua Komisi C
Mahyidin mempersoalkan target Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) dari Dinas
Perhubungan berupa kutipan retribusi parkir yang hanya dapat 4,5 Milyar per
tahun. Padahal di Kota Banda Aceh ada 250 ribu kendaraan, jika sehari saja setiap
kendaraan membayar 1000 per hari, maka dalam setahun bisa mendapatkan 30 Milyar.
Oleh karena itu DPRK mengusulkan agar dibuat parkir berlangganan seperti yang
sudah dijalankan di Kota Surabaya.
Selain itu wakil rakyat dari Partai
Gerindra ini mempertanyakan pemasukan PAD dari aset Pemko yang berasal dari
hasil sewa toko yang tidak jelas. Bulan Januari tahun depan rencananya akan
dibentuk Pansus untuk melihat kembali semua aset Pemko, sehingga target PAD
bisa meningkat, demikian paparnya. (Soraya)
