Banda Aceh - Sebelum mengganti kepala dinas seharusnya gubernur mengawalinya dengan analisis fit and proper test, dan penilaian untuk mempersiapkan calon kadis, bukan dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt), jika diganti karena tidak memenuhi keinginannya.
Demikian ungkap Anggota DPRA Sulaiman SE, saat dimintai tanggapannya terkait kebijakan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang mengganti sejumlah Kepala SKPA, kepada media ini di Ruang Komisi II DPR Aceh di Banda Aceh, pada Kamis (7/1).
"Gubernur sering mengganti kadis sebagai Plt, itu berpengaruh pada kinerja. Karena pejabat Plt tidak bisa mengambil keputusan kebijakan strategis. Sehingga berdampak pada masyarakat, tidak bisa menerima apapun yang ingin diberikan pemerintah kepada masyarakat, " jelasnya.
"Karena pengambil kebijakannya bukan orang definitif, orang yang tidak berkompeten. Disitu untuk mengawal saja bukan eksekusi. Pergantian sejumlah pejabat eselon II terkesan Aceh kurang orang pintar. Kesannya seperti tidak ada lagi orang-orang berkompeten dan berkualitas di jajaran Pemerintah Aceh yang bisa menjabat sebagai Kepala Dinas, "papar politisi asal Partai Aceh ini.
Ditambahkannya, gubernur tidak jeli melihat, dan tampak ugal-ugalan kepada bawahannya, sehingga pergantian Kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh tidak sesuai background keahlian, yang penting bagi Nova apa yang diharapkan, dan diinginkan terpenuhi.
"Sehingga kami di DPRA tidak bisa berbuat banyak. Upaya dari DPRA hanya bisa mengkritik dan pengawasan. Karena fungsi kita di DPRA ada 3 yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan, " sebut mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.
Sulaiman berharap, kepada Pemerintah Aceh yang telah diberi kuasa menjadi pemimpin Aceh hendaknya mendengar keluhan, saran dan kritikan, juga mengajak seluruh unsur untuk mufakat menyelesaikan permasalah di Aceh.
"Untuk anggota dewan mari kira kembali ke jalan yang benar, atas nama dan fungsi kita. Untuk para pengusaha Aceh yang ada diluar, kami mengajak untuk membangun ekonomi Aceh. Mari bangun Aceh di berbagai sektor, seperti membangun industri sehingga masyarakat Aceh yang pengangguran dapat diserap untuk bekerja, bukan lagi ingin menjadi PNS, " demikian pungkasnya.
Soraya
