Staf Ahli Gubernur Aceh, Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama Drs. Bukhari MM, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh saat membuka Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus DPD KPPI Aceh periode 2021-2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (12/11/2021).
Banda Aceh – Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh
Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya manusia dan Hubungan Kerjasama, Bukhari,
membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
Provinsi Aceh Tahun 2021, di gelar di Hotel Hermes Palece, pada Jumat
(12/11/2021).
Tampak
hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati,
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Safrida Yuliani, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rafli, anggota Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Darwati A Gani, dan anggota DPR Kota Banda Aceh
Kasumi Sulaiman.
Dalam
sambutannya, Bukhari mengatakan perempuan dalam pembangunan daerah khususnya di
Aceh mempunyai peranan yang sangat penting, mengingat sejarah besar Aceh telah
menyebutkan keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia perpolitikan mempunyai
dampak yang besar pada kondisi tanah rencong terkini.
Bahkan
kata Bukhari, perempuan Aceh tidak hanya tampil sebagai pendamping suami saja,
melainkan juga turut berperan menjadi panglima perang, serta duduk sebagai
kepala Pemerintahan, sebagaimana Ratu Nahrasiyah menjabat sebagai Sultanah
pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai dengan dasar konsep
kesetaraan gender.
“Kemudian,
sejarah terus berlanjut ke masa kesultanan Darussalam, peran perempuan juga
tidak pernah hilang dalam jejak sejarah Aceh. Bahkan Aceh pernah dipimpin
Sultanah selama hampir 50 tahun, termasuk 34 tahun pada masa Pemerintahan Ratu
Syafiatuddin,” kata Bukhari.
Semestinya,
kata Bukhari fakta sejarah tersebut harus mampu memberikan dorongan bagi para
wanita Aceh untuk terus bangkit memperjuangkan hak mereka diranah perpolitikan
mulai dari pemberdayaan dan perlindungan kepada kaum perempuan sendiri
“Kenyataannya
saat ini, peran perempuan dalam pembangunan di daerah kita masih sangat minim
dan belum optimal. Di tengah kurangnya peran tersebut ironisnya tingkat
kekerasan terhadap perempuan terus meningkat,” ujar Bukhari.
Karena
itu, Staf Ahli Gubernur Aceh itu meminta agar para perempuan Aceh harus terus
bergerak melakukan perubahan dengan melakukan peningkatan kapasitas diri,
sehingga hak -hak yang diperjuangkan dapat berjalan sesuai harapan dan lebih
optimal.
“Maka
itu, kita perlu mendorong hadirnya tokoh dan organisasi yang peduli dengan
nasib perempuan, sehingga suara perempuan lebih diperhitungkan,” kata Bukhari.
Sebelumnya
dalam Rakerda tersebut juga dilaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD)
KPPI Provinsi Aceh Periode 2021- 2026, yang mana pada kepengurusan baru ini
akan di nakhodai oleh Ketua KPPI terbaru Ismaniar.
Pada
kesempatan tersebut, Bukhari menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Dewan
Pengurus Daerah KPPI Provinsi Aceh Periode 2021- 2026 yang baru saja dilantik.
Ia berharap organisasi tersebut dapat mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan
dalam segala aspek, sehingga perempuan Aceh memiliki wawasan yang luas dan
mampu tampil sebagai pemimpin di ruang publik.
Pertemuan
tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat yakni, memakai masker dan menjaga
jarak.
Red
