Banda Aceh - Paling mudah sebenarnya mengukur kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Aceh cukup melihat kinerja ekonomi makro daerah, pengelolaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Demikian disampikan oleh Dr Amri dalam sebuah diskusi dengan tema " Refleksi Kinerja Pembangunan Ekonomi Masyarakat Aceh Akhir Tahun 2021" yang digelar di ELPE Kupi Lampineung Banda Aceh, pada Jumat (17/12).
Dalam diskusi tersebut, turut menghadirkan narasumber yakni, Pengamat Ekonomi dan Dosen FEB USK Dr Amri SE MSi, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh dan juga Dosen FH USK Kurniawan S, SH LLM , serta Tokoh Aceh dan Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof Drs Yusni Saby Ph D.
Untuk kinerja ekonomi makro daerah Aceh cukup melihat tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pemerataan ekonomi di 23 kabupaten/kota serta pertumbuhan ekonomi daerah, lanjutnya.
“Angka Kinerja Ekonomi Makro bisa dilihat dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, publikasi Bank Indonesia atau data SIMREG Bappenas Republik Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut adalah data resmi. Hasilnya berdasarkan data BPS 2019 dan 2020, Aceh merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera serta urutan ke-6 termiskin di Indonesia,” paparnya.
Ditambahkannya, kinerja pengelolaan APBA Tahun 2020 juga ditandai dengan penolakan Laporan Pertanggungjawaban APBA atau LKPJ Gubernur Aceh oleh seluruh rakyat Aceh yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sesuai hasil paripurna DPRA Kamis, 19 Agustus 2021. Hal ini dilakukan karena Banggar DPRA menilai pengelolaan keuangan Aceh amburadul, ditandai dengan SiLPA Aceh mencapai Rp3,96 Triliun (Audit BPK- RI).
“Begitu juga halnya dengan kinerja untuk setiap organisasi perangkat daerah atau SKPA yang ditandai dengan Proyek Multiyears, Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3. Yang berujung dengan datangnya rombongan KPK RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa pejabat eselon 1, 2 dan 3. Semua data dan fakta ini sudah menjadi pelajaran bagi pengelolan Pemda Aceh kedepan,” jelasnya.
Dr Amri menyampaikan, padahal Aceh memiliki hasil alam yang cukup banyak baik disektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Misalnya, kopi, kina (bahan obat malaria), serai, emas, minyak bumi dan lainnya Namun Aceh tidak memiliki Cold Supply Chain dan storage untuk keperluan perikanan, sehingga harus diekspor dan dijual ke Sumatera Utara.
Sehingga, katanya, tidak terjadi multiplier effects atau efek berganda bagi masyarakat di Aceh. Ditambah lagi investor tidak ada yang mau berinvestasi di Aceh. Belum lagi hengkangnya investor besar sekelas BRI, BNI dan Mandiri yang telah mampu menyentuh ekonomi masyarakat sampai ke seluruh pelosok pedesaan di Aceh.
"Juga Kawasan Industri Ladong atau KIA Ladong sudah 15 tahun, sampai hari ini belum beroperasi. Jadi uang yang berputar di Aceh adalah uang proyek APBN, APBA, APBK dan APBDes, " imbuhnya.
“Konsekuensi semua ini menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran tinggi, pemerataan ekonomi tidak terjadi dan Pertumbuhan ekonomi rendah. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat tidak terwujud di Aceh, " sebutnya.
Oleh karena itu, Dr Amri mengatakan, Pemda Aceh perlu mengedepankan mindset ekonomi dengan menjadikan Aceh sebagai pusat perekonomian.
SDA yang berhasil dikelola tidak hanya dijual tingkat lokal, nasional dan diekspor untuk menambah nilai jual. Namun Aceh Creative Hub bagi generasi muda perlu diciptakan, dan menghidupkan pelabuhan ekspor yang ada di pesisir Aceh, demikian pungkas Pengamat Ekonomi dan mantan Sekretaris Magister Management Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
Red
