Banda Aceh-Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh berharap pemerintah segera
memberlakukan skema harga baru perumahan. Harga ini berdasarkan kelompok penghasilan
masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata pendapatan
Rp 2,1- 4 juta tetap menjadi prioritas pemerintah.
Segmen berpenghasilan rendah ini sangat
membutuhkan rumah, kelompok masyarakat ini seperti pedagang kaki lima, karyawan swasta, tukang cukur rambut, pedagang bakso dan penarik ojek online. Demikian
ungkap Ketua DPD Apersi Aceh Afwal Winardy kepada media ini, melalui siaran
pers pada Rabu (30/01) di Banda Aceh.
Oleh karena itu Afwal Winardy, menghimbau
kepada masyarakat Aceh yang ingin memiliki rumah agar segera membeli rumah,
karena nantinya skema yang akan diberlakukan oleh pemerintah yaitu Kementrian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat harus benar-benar sesuai gaji atau pendapatan
sebenarnya.
“Artinya jangan sampai pegawai negeri yang
mempunyai pendapatan diatas 4 juta rupiah, bisa membeli dengan cara manipulasi
data. Apalagi jika dilihat dari kebutuhan rumah cukup tinggi di Aceh. Dari sisi
pengembang akan bergairah untuk menyediakan rumah tipe tersebut, karena harga
rumah bersubsidi dimulai dari harga 130 juta sampai dengan 200 juta, “
jelasnya.
Lebih lanjut, Afwal menerangkan Apersi
Aceh selaku pengembang berkomitmen untuk membangun rumah subsidi, dan telah membangun
rumah dengan harga 126 juta rupiah bagi karyawan swasta, dan juga penarik ojek
online yang berlokasi di Aceh Besar.
“Apersi Aceh akan terus membangunan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan adanya skema harga baru
akan bersemangat, karena akan ada penambahan profit. Kalau dilihat dari skema
pembiayaan untuk PNS, atau karyawan swasta yang mempunyai gaji diatas 4 juta
bisa memiliki rumah subsidi suku bunga pada angka 7 %, sementara masyarakat
berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah 4 juta dengan suku bunga 5 %. Untuk
TNI sudah berjalan dengan skema ini, dengan harga rumah 150 -250 juta untuk
tipe rumah 22 dan 45, “ tutur Afwal.
Ditambahkannya, untuk tahun 2019 Apersi Aceh menargetkan
produksi 5.865 unit rumah, atau mengalami kenaikan hanya 15 % dari tahun 2018
yakni 5.100 unit rumah.
“Program Apersi sendiri untuk periode pengurus 2018-2022
memprioritaskan pembinaan kemampuan pengembang dalam menjalankan bisnis. Juga
menjalin sinergitas dengan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota yaitu
menjadi anggota Pokja perumahan. Supaya
komplek perumahan yang dibangun oleh pengembang, tidak menjadi daerah kumuh
baru, “ ucapnya.
Dia berharap para pengembang di bawah
naungan asosiasi perumahan Apersi Aceh terus berkomitmen membangunan rumah MBR,
serta berharap kepada pemerintah dapat membantu pengembang baik kemudahan
perizinan dan keringanan biaya, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) juga membantu fasilitas umum dan fasilitas sosial di komplek
perumahan pengembang.
Soraya/Rilis
