Banda Aceh – Sapu Bersih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
diraih Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota se-Aceh tahun 2018, merupakan
pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh telah berjalan sesuai aturan yang
berlaku. Meski demikian, upaya pembenahan dan perbaikan tetap harus terus
dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova
Iriansyah, dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuagan Aceh, di Aula BPK RI, Rabu (28/8/2019).
“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh tahun 2018 lalu berhasil meraih predikat WTP
dari BPK. Ini merupakan pertanda pengelolaan keuangan di Aceh telah
berjalan baik. Meski demikian, kita tidak bisa menampik masih banyak
hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Plt Gubernur Aceh.
Nova mengingatkan, bahwa faktor kehati-hatian dalam pengelolaan
keuangan dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi.
Nova meyakini, jika prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka kepercayaan
masyarakat akan semakin tinggi, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan
turut meningkat.
“Situasi ini tentunya akan semakin mengundang daya tarik
investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Jika investasi berkembang,
niscaya ekonomi rakyat pasti semakin menggeliat. Di sinilah pentingnya peran
BPK dalam memberi daya dorong bagi kinerja Pemerintah daerah,” kata Nova.
Nova meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, BPK Perwakilan
Aceh dapat lebih mengoptimalkan peran, sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh
semakin baik dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
“Selama ini BPK tidak hanya hadir sebagai pilar penting bagi
program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga memberi supervisi bagi sistem
pelaporan keuangan di daerah ini. Pengawasan yang dilakukan BPK telah
melahirkan semangat baru bagi kami dan juga Pemerintah daerah se-Aceh untuk
terus berbenah dan melakukan perbaikan.
Di bawah kepemimpinan yang baru, Plt Gubernur berharap agar BPK
Perwakilan Aceh terus memberikan dukungan pengawasan terhadap pengelolaa
anggaran di Aceh, sehingga pemanfaatan anggaran lebih berdayaguna dan tepat
sasaran
Untuk diketahui bersama, sebelum bertugas di Aceh, Arif Agus
merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Isman Rudi
akan menjalani tugas baru sebagai Pemeriksa Utama di Kantor Pusat BPK RI
Red
