Istri Pj Gubernur Aceh Resmi Jadi Pj Ketua TP-PKK

 

Ny. Ayu Candra Febiola Nazuar, saat melakukan penandatanganan SK pengangkatan PJ Ketua TP PKK Aceh yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian di Gedung SBP Kantor Pusat Kemendagri RI, Jakarta, Rabu, (13/7/2022)

Banda Aceh – Istri Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar, Rabu (13/07/2022), resmi dilantik sebagai Pj Ketua Tim Penggerak PKK menggantikan Dyah Erti Idawati yang purnabakti dari jabatannya sebagai Ketua TP PKK Aceh periode 2017-2022.

 

Selain Provinsi Aceh, pada pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum PKK Pusat, Sri Tito Karnavian tersebut juga dilantik lima Pj Ketua PKK Kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Sarmi, Mappi, Lanny Jaya, Nduga, dan Jaya Pura, yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

 

Tampak menyaksikan langsung prosesi pelantikan yang berlangsung secara hybrid tersebut, Menteri Dalam Negeri, Para Pj Bupati dan istri dari Provinsi Papua. Sedangkan PJ Gubernur Aceh dan seluruh TP PKK seluruh Aceh menyaksikannya secara virtual.

 

Ketua Umum PKK Pusat, Sri Tito Karnavian, mengucapkan selamat atas pelantikan ketua PKK yang baru. Melalui pelatikan ini para istri Pj Gubernur dan Pj Bupati tersebut resmi menjadi pemimpin TP PKK di daerah masing-masing, dengan misi utama menjalankan 10 program pokok PKK mencakupi semua kebutuhan dasar masyarakat.

 

“Prioritas pokok itu juga tergantung pada program prioritas pembanguan di daerah masing-masing (memiliki latar belakang masalah berbeda). Mengingat visi misi kita (PKK) mendukung semua kegiatan pembangunan daerah masing-masing,” ujarnya.

 

Karenanya, Sri Suswati, menekankan untuk mempercepat dalam menyukseskan berbagai program kerja, TP PKK harus membangun kerja sama dan sinergitas dengan berbagai stakeholders mengingat sumber daya PKK yang terbatas.

 

“Kerjasama dengan semua pihak juga perlu ditingkatkan karena kita tidak bisa kerja sendiri, tapi Saya yakin dengan kerja keras berbekal militansi PKK yang tersebar seluruh Indonesia, pembangunan masyarakat oleh PKK akan mampu dilakukan serta sukseskan program pokok PKK masing-masing,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan, PKK adalah organisasi non pemerintahan yang memiliki potensi besar dan satu-satunya organisasi yang bisa masuk dalam komunitas terkecil yaitu keluarga.

 

PKK, kata Tito, menjadi organisasi terunik yang dimiliki Indonesia dan tidak ada di negara lain yang bisa menyentuh pada kelompok terkecil.

 

 “Tidak semua negara memiliki potensi ini, betapa hebatnya Indonesia memiliki jejaring ini, yang mampu mempercepat proses pembangunan masyarakat di Indonesia, salah satunya kecepatan vaksinasi ini cepat dilaksanakan karena jejaring ini,” katanya.

 

Karena itu, Tito mengajak PKK untuk mengajak TP PKK untuk membantu pemerintah dengan memasukkan dan menyukseskan 3 program pokok utama yang harus dijalankan, yaitu percepatan vaksinasi booster bagi masyarakat umum, penanganan di bidang kesehatan, dengan menggeliatkan kembali Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu), dan penanganan stunting.

 

Red