Banda Aceh- Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, resmi melantik Achmad Marzuki sebagai
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA), di Gedung Utama DPRA, Rabu, (6/7/2022).
Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Pj
Gubernur Aceh itu dipimpin oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, shalawat, lagu kebangsaan
Indonesia Raya dan himne Aceh.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan
Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Achmad Marzuki sebagai Pj
Gubernur Aceh. Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian mengambil sumpah dan
melantik Acmad Marzuki dengan kedudukan sebagai Pj Gubernur Aceh.
Prosesi pelantikan juga dirangkai dengan prosesi
adat Peusijuek yang dilakukan oleh Plt Ketua Majelis Adat Aceh terhadap Pj
Gubernur.
Acara tersebut juga diikuti oleh, Ir. H. Nova
Iriansyah, MT, Pangdam Iskandar Muda Mohammad Hasan, Kapolda Aceh Ahmad Haydar,
Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, para
pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor USK, Rektor UIN Ar Raniry
dan para Kepala SKPA.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya meminta
Pj Gubernur untuk mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan
antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten/kota.
Hal tersebut penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mensejahterakan
masyarakat Aceh.
“Sesegera mungkin bangun hubungan komunikasi yang
positif dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, termasuk dengan Paduka yang
Mulia Wali Nanggroe, DPRA, Forkopimda, tokoh adat dan ulama,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito meminta agar program
penanggulangan Covid-19 dapat dilanjutkan Pj Gubernur. Kemudian pemulihan
ekonomi dan mempercepat realisasi belanja daerah yang efektif, efisien, tepat
sasaran bermanfaat bagi masyarakat.
“Menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh dan mengurangi
kemiskinan,” kata Tito.
Mendagri menambahkan, Aceh merupakan daerah
dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun hal tersebut perlu diiringi
dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul, kreatif dan inovatif.
” Untuk itu saya minta fokus betul terhadap
program pendidikan dan kesehatan, agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia
yang terdidik, terlatih dan sehat,” kata Tito.
Tito mengatakan, status Achmad Marzuki sebagai
birokrat dapat berada di posisi yang netral. Sehingga dapat membangun
komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh.
“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan
terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Nova Iriansyah yang
telah melaksanakan tugas sebagai Gubernur Aceh dengan baik. Insya Allah husnul
khatimah, semoga pengabdian menjadi amal ibadah yang melimpah,” kata Tito
Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri,
dalam sambutannya saat membuka Sidang Paripurna menyampaikan harapannya kepada
Pj Gubernur Aceh. Ia berharap Pj Gubernur Aceh dapat membangun komunikasi yang
baik dengan DPRA untuk bermusyawarah membangun Bumi Serambi Mekkah.
Dalam kesempatan itu, Saiful juga menyoroti
implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang
dinilainya belum terimplementasi secara maksimal. Banyak hal yang
menyebabkannya, seperti tumpang tindihnya regulasi nasional. Ia meminta semua
pihak untuk mengawal supaya Undang-Undang kekhususan Aceh itu berjalan
maksimal.
Saiful mengharapkan, Pj Gubernur Aceh dapat
bersinergi dengan DPRA untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus
Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
“Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Aceh untuk
pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan,” ujar Saiful.
Red
